undang undang tentang perseroan terbatas. Struktur PT terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh pihak dengan kepentingan yang sama. undang undang tentang perseroan terbatas

Pengaturan mengenai perseroan terbatas secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun mengenai aturan hukum pengurangan modal PT yang sudah dijelaskan dalam UU PT. PP No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseoan-Terbatas. Lalu lebih lanjut dijelaskan pada peraturan Pasal 21 ayat 1 dan 2 UU PT. Pasal 1. Perseroan Terbatas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT). Tahapan pemindahan kepemilikan perusahaan atau akuisisi langsung oleh pemegang saham diatur di dalam Pasal 125 ayat (7) dan Pasal 127 ayat (8) UU PT. Beleid mengenai merger dan akuisisi di kedua undang-undang ini menyebut, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. KETENTUAN PENUTUP. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 16. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van. HASIL DAN PEMBAHASAN Substansi keberadaan Prinsip. Hasilnya bahwa pasca diundangkannya UU Cipta. H. BAB I KETENTUAN UMUM. 1 Tahun 1995 UU No. Pedoman Media Siber. 2007. Ditetapkan: 16 Agustus 2007. Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (“PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. b. Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan baru, misalnya dalam hal devisa, bantuan luar negeri, penanaman modal. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); Dengan persetujuan. . Dasar hukum Undang-Undang No. 40 tahun 2007, LN No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Mengenai hak-hak pemegang saham semua telah diatur berdasarkan undang-undang perseroan terbatas, jika ada hal lain yang merugikan dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. 1 Tahun 1995 dan UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. [1] Kewenangan RUPS mengangkat anggota direksi tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya atau pihak lain. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. , hlm. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perluSaat membaca berita mengenai suatu perusahaan, kalian tentu sering mendengar istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 40 Tahun 2007 DEFINISI Organ Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Dewan Komisaris (Pasal 1 angka (2)) (Pasal 1 angka (2. 1. Lalu lebih lanjut dijelaskan pada. Pada tanggal 16 Agustus 2007, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Tahun 1995 yang merupakan undang-undang khusus pertama yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 1 Tahun 1995 & UU No. 4-5. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. See Full PDFDownload PDF. 1/1995 dengan UUPT No. Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 3587, LL SETNEG : 65 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 2018. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Cipta Kerja, bagian kelima tentang Perseroan Terbatas, Pasal 109 terdapat beberapa ketentuan tentang PT yang diubah. A. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefenisikan perseroan terbatas (P T) sebagai berikut: “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkanUndang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai pengambilalihan saham (akuisisi). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam hal. Pasal 1. Merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2007, modal pendirian perseroan terbatas atau PT adalah ditetapkan sebesar Rp 50 juta, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini serta pelaksanaannya. Hak ini oleh UUPT telah diatur khusus Pasal 138 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan perseroan dapat diajukan a) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang telah mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; b). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN. penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. TENTANG. Tentang Kami. B. Pasal 1. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan. Bentuk ini menurut aslinya, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bernama Naamloze Vennootschap. Referensi: Robert. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 18, angka 21, dan angka 30 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi. (sesuai dengan UU No. perseroan hasil peleburan disahkan Menteri, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 3587, LL SETNEG : 65 HLM. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS. 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perseroan terbatas (PT). Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan sanksi yang akan didapat perusahaan karena adanya pelanggaran hukum terhadap suatu peraturan atau. Maksudnya, PT merupakan bentuk perusahaan yang terdiri dari beberapa orang, yang memiliki visi dan keinginan yang sama untuk. Dalam Undang-Undang ini telah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 2 (Mei 2011): 280. Menetapkan : 'UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 2. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan lebih lanjut mengenai business judgement rule diatur dalam Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang No. pengaturan CSR dalam Undang-undang No. 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587). 3 Di antaranya adala Fatwa DSN MUI No. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. A. Hukum Perseroan Terbatas. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; d. Berdasarkan Undang-Undang No. DEFINISI ‘KORPORASI’ PADA PERSEROAN TERBATAS. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara. PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). Perseroan Terbatas Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa :9 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 717 tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dan Undang-undang No. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa direksi adalah. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT). 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) Tanggung Jawab Sosial dan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 15. Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan,. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa anggotaModal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Kebijakan baru tersebut berarti pelaku usaha tidak harus memiliki modal minimal 50 Juta Rupiah sebagai modal dasar dalam pendirian PT, seperti yang telah diatur pada Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang telah mulai berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007, di tengarai telah menjadi suatu berita besar yang meresahkan bagi sementara dunia usaha, yaitu mereka yang merupakan sekelompok pengusaha yang berasal dari dalam negeri danBerdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham adalah seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Karir. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN. 13 Tahun 2016) yang pembentukannya didorong oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti. Baca Juga: Berikut Ini Cara Mengubah PT Perorangan Jadi PT Persekutuan Modal; Kegunaan. Dasar Hukum Undang-Undang No. Diterjemahkan oleh Subekti dan. 40, LN. Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Pajak Indonesia. Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan. Definisi Perseroan Terbatas Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas . Struktur PT terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh pihak dengan kepentingan yang sama. 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dengan susunan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 9. Kedua langkah restrukturisasi perseroan ini telah mendapat pengaturan dalam UU No. Details. Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Bagi Direksi PT Penanaman Modal Asing Sebagai Pembelaan dalam Kerugian Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Medan, Universitas Sumatera Utara. CO, Jakarta - Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas atau PT merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. ABSTRAK: Peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi. Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas hal tersebut. 22. 8. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 13. 106 TLN No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan ini mengatur pendirian, struktur, operasional, dan likuidasi perusahaan PT di Indonesia. Perseroan Terbatas. Peraturan terkait pemberian nama PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011). Kode Etik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkatA. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di2Man S. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana suatu perusahaan yang melakukan kegiatan komersial di bidang ini dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial. Dasar hukum Undang-Undang No. Dasar hukum Undang-Undang No. Sign In. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang. Perseroan Terbatas. 2007. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam pasal 71 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) disebutkan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 UUPT dibagikan kepada. Details. Namun, sejumlah daerah telah menetapkan besaran minimal dana yang dialokasikan untuk TJSL melalui Peraturan Daerah (“Perda”). Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas. Tentang. ABSTRAK: Peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi. 1. ABSTRAK: Peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Undang-Undang No. 55/POJK. 2005. 4 Tahun. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Demikian jawaban dari kami tentang pemindahan kepemilikian perusahaan oleh pemegang saham, semoga bermanfaat. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Belum Tersedia. Perseroan Terbatas. pihak. 000. Kemudian pengertian PT tersebut disempurnakan dalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. Undang-undang (UU) NO. Sampai dengan Tahun 1995, pengaturan mengenai PT masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Bentuk badan usaha lainnya yang diakui yakni firma, CV, hingga koperasi. 2 Istilah tersebut 1 Sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. See Full PDFDownload PDF. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (UU/2007/40) (2007) tentang Perseroan Terbatas. perusahaan Perseroan (Persero) di samping ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. Peran Direksi dalam Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan. Kedua, UU No. Istilah Perseroan Terbatas Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (Naamloze Vennootschap, disingkat NV). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Namun yang paling umum adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. Bagaimana Corporate Social Responsibility (CSR)menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang. Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Peraturan dan hukum tentang Perseroan Terbatas telah diatur dan dibuat oleh pemerintah, dan tertuang di beberapa kitab, yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah TENTANG MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL I. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pengertian Direksi adalah: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam. Penyelenggaraan RUPS ini telah diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. [Pasal 68] [Pasal 68 Ayat 1]. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan TerbatasUndang-Undang Perseroan Terbatas Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT ditentukan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 9 Salim, F.